admin-desa

Seorang bendahara desa di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar) berinisial JY ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana desa tahun 2020-2021. Saat ini, JY telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Lembaga Pemasyarakat Kelas IIB Ketapang. Baca juga: Kades Termiskin di Jember Korupsi Dana Desa Sebesar Rp 242 Juta Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ketapang, […]

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) berbicara pentingnya kolaborasi membangun desa di Tanah Air. Menurutnya, desa adalah ujung tombak majunya pembangunan Indonesia.Hal ini diungkapkan saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di hadapan ribuan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa

Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) mengatakan perlu partisipasi warga dan penguatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengatasi masalah-masalah di tingkat desa. LMND menyebut dua hal itu diperlukan sebagai wujud demokrasi di desa.“Sebenarnya masih banyak masalah sosial yang ada di desa. Desa perlu mendorong partisipasi warga dan penguatan lembaga BPD sebagai manifestasi demokrasi

Kementerian Desa (Kemendes) PDTT dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjalin kerja sama meningkatkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Hal ini bertujuan untuk penguatan keuangan desa.Adapun proses penguatan keuangan desa mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, staf kecamatan, kabupaten, dan provinsi, tenaga pendamping profesional, hingga staf Kemendes PDTT, BPKP, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam

Menteri Desa PDT dan Transmigrasi (Mendes PDTT) A Halim Iskandar mengatakan beragam teknologi tepat guna (TTG) hasil inovator desa dan kelurahan akhirnya dipamerkan di Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara XXIV di PKOR Way Halim, Lampung. Hasil TTG ini sebelumnya sudah diseleksi lewat rangkaian panjang dari tingkat kabupaten dan kemudian tingkat provinsi.“Ini ajang tahunan para inovator

Bupati Klaten Sri Mulyani membuka TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II di Desa Beji, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Dia berharap program ini dapat memperkuat soliditas antara POLRI, Pemda, dan masyarakat Dalam sambutannya di pembukaan Rabu (12/7) kemarin, dia mengapresiasi seluruh anggota TNI khususnya Kodim 0723 Klaten dan jajarannya yang telah bekerja sama mendukung

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengerahkan pendamping desa untuk menunjang perkembangan desa-desa se-Indonesia. Pendamping desa berhubungan langsung dengan para perangkat dan warga desa. Kepala Desa Pancuranmas, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah Yuni Puji Istiono menyatakan pendamping desa menginspirasi kemajuan-kemajuan di desanya. Kini, Desa Pancuranmas telah menyandang status Desa Mandiri. Hal

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo (Cak Fauzi) menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar bersiap menghadapi ancaman kekeringan. Menurutnya, perlu usaha preventif demi meminimalisasi dampak kekeringan.“Yang penting itu kebutuhan masyarakat yang harus diutamakan. Jadi saya minta seluruh OPD bersiap dengan upaya-upaya preventif,” kata Cak Fauzi dalam keterangan tertulis, Kamis (27/7/2023) Diketahui berdasarkan surat Stasiun Meteorologi Kelas I

Bupati Klaten Sri Mulyani, Kapolres Klaten AKBP Warsono, dan Dandim 0723/ Klaten Letkol CZi Bambang Setyo Triwibowo mengecek pelaksanaan pilkades di Desa Karanganom, Kecamatan Klaten Utara. Desa tersebut sebelumnya dinyatakan masuk zona merah atau rawan konflik dalam pelaksanaan pilkades. “Dari tahapan-tahapan sampai tadi malam saya melakukan pemantauan ke TPS-TPS atau desa-desa yang melaksanakan pilkades yang

Kepala desa yang sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu bisa disanksi penjara. Ketentuan itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 490. “Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta